Potret Sektor Perikanan Papua Barat : Menyongsong Paradigma Ekonomi Biru

           Provinsi Papua Barat dikenal memiliki kekayaan alam bahari sama seperti Provinsi Papua. Kedua provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini berlimpah hasil perikanan dan keanekaragaman ekosistem air. Kekayaan ekosistem air ini yang terkenal hingga ke luar negeri adalah Raja Ampat yang bahkan mendapat julukan The Lost Paradise. Kekayaan ekosistem lain yang tidak kalah dengan pesona Raja Ampat juga dimiliki oleh Kaimana yang terkenal dengan dan Teluk Wondama yang memiliki kawasan konservasi alam berupa terumbu karang dan karang laut yang indah, dikenal dengan nama Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

            Berdasarkan data PDRB dengan migas (minyak bumi dan gas bumi), subsektor perikanan menyumbangkan sekitar 4,36 persen terhadap penciptaan PDRB pada tahun 2012. Bahkan selama tahun 2002, pada awal pemekaran Papua Barat subsektor ini memiliki sumbangan sebesar 11,64 persen. Meskipun selama tahun 2003-2012, sumbangan subsektor perikanan cenderung menurun, namun tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan keempat subsektor lainnya dalam sektor pertanian. Sedangkan bila dalam PDRB tanpa migas, maka sumbangan subsektor ini jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 9,93 persen pada tahun 2012. Meski sumbangan terhadap PDRB cukup baik, justru kinerja pertumbuhan subsektor ini cenderung naik turun selama tahun 2003-2012. Pada tahun 2012 subsektor perikanan justru mengalami kontraksi menjadi minus 0,22 persen. Artinya produksi subsektor perikanan mengalami penurunan drastis bila dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan dipicu oleh musim angin yang berubah-ubah tiap tahun, peralihan kegiatan ekonomi oleh nelayan dikarenakan ketidakpastian cuaca dan resiko keselamatan yang cukup tinggi ketika melaut sehingga nelayan mengurangi frekuensinya dalam penangkapan ikan dan justru beralih profesi misalnya bertani atau menjadi buruh pertanian.

            Sementara jumlah rumah tangga yang mengelola budidaya ikan di Papua Barat baik ikan air tawar maupun ikan air laut termasuk cukup sedikit. Hal ini mungkin karena jumlah orang yang memiliki pengetahuan dalam budidaya ikan tergolong cukup sedikit. Berdasarkan data Statistik Indonesia Tahun 2011, jumlah rumah tangga perikanan untuk budidaya laut sebanyak 2.008 rumah tangga, budidaya tambak sebanyak 202 rumah tangga, budidaya kolam sebanyak 2.444 rumah tangga, budidaya sawah sebanyak 27 rumah tangga. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya meningkat sekitar 1,6 kali lipat dibandingkan tahun 2010, atau secara persentase terjadi peningkatan sebesar 59,54 persen. Namun untuk kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua), jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan budidaya di Papua Barat tahun 2011 berada di urutan ke 9 setelah Gorontalo dan sedikit lebih baik daripada Maluku Utara. Bandingkan dengan Papua yang memiliki rumah tangga perikanan budidaya sebanyak 7.165 rumah tangga meski secara persentase hanya mengalami kenaikan sekitar 20,44 persen dibandingkan tahun 2010 (tahun 2010 rumah tangga perikanan budidaya sebanyak 5.949 rumah tangga). Meskipun jumlah rumah tangga budidaya jauh lebih sedikit, namun bila terjadi peningkatan signifikan setiap tahunnya, maka kemungkinan perikanan Papua Barat akan mampu mendongkrak perekonomian di sektor pertanian karena nilai tambah perikanan budidaya lebih besar dan hasilnya berkelanjutan dengan pembiayaan lebih minim daripada perikanan tangkap. Secara ekonomis, membudidayakan ikan memerlukan waktu yang lama dibandingkan penangkapan ikan baik di perairan laut maupun perairan umum. Namun penangkapan ikan memerlukan pembiayaan yang cukup besar, biasanya mencakup biaya BBM, balas jasa tenaga yang dipekerjakan dan sewa perahu. Budidaya ikan akan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi karena tidak terpengaruh musim seperti halnya penangkapan ikan.

            Secara sumber daya sebenarnya Papua Barat memiliki kekayaan laut yang melimpah karena dikelilingi oleh perairan laut bebas, terutama Kabupaten Raja Ampat. Bahkan Papua Barat memiliki pulau terbanyak di kawasan Sulampua (sebanyak 1.945 pulau) yang tentunya dikelilingi oleh perairan. Sementara Papua hanya memiliki pulau sebanyak 598 pulau. Ini berarti Papua Barat memiliki potensi perikanan yang besar. Namun berdasarkan data Dirjen Perikanan Tangkap Indonesia, jumlah produksi perikanan tangkap Papua Barat sebanyak 117.299 ton pada tahun 2011 atau sekitar 2,05 persen terhadap produksi perikanan Indonesia. Sementara produksi perikanan Papua sekitar 4,84 persen terhadap Indonesia dan jumlahnya 2,4 kali lipat dibandingkan Papua Barat. Artinya perikanan tangkap di Papua lebih produktif karena jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap 3 kali lipat lebih banyak daripada Papua Barat. Sementara untuk produksi perikanan budidaya Papua Barat sebanyak 29.784 ton pada tahun 2011. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 36,94 persen. Bahkan produksi perikanan budidaya Papua Barat sekitar 7,16 kali lipat lebih banyak daripada Papua. Artinya meski jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Papua Barat lebih sedikit namun lebih produktif dalam menghasilkan komoditas perikanan.

            Nilai tambah subsektor perikanan dalam PDRB tertinggi dibandingkan subsektor lain untuk sektor pertanian. Subsektor ini dapat menginput bahan baku ke sektor industri pengolahan hasil-hasil perikanan, misalnya dalam pembuatan ikan kaleng atau udang beku. Nilai tambahnya akan mengalami peningkatan dibandingkan jika tidak diolah lebih lanjut. Upaya industrialisasi sektor perikanan ini diprediksi mampu menggerakkan perekonomian Papua Barat karena bahan baku tidak perlu diimpor sehingga keberadaan sektor ini akan memberikan efek terhadap sektor-sektor lain. Industrialisasi tersebut dikenal dengan istilah ekonomi biru (blue economy) yang merupakan sebuah paradigma (konsep) baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan. Pendekatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui blue economy merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Artinya meski terjadi proses industrialisasi yang dituding dapat merusak lingkungan, namun konsep ekonomi biru tetap memperhatikan aspek ekosistem perairan.

            Industrialisasi perikanan merupakan upaya untuk menjadikan sektor perikanan menjadi sebuah kegiatan industri dan berorientasi pada skala industri. Industrialisasi perikanan mengembangkan sektor perikanan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Integrasi ini akan menciptakan kesetaraan usaha perikanan hulu dan hilir. Konsep industrialisasi perikanan yang akan dikembangkan yaitu program industrialisasi perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan (value added), sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementrian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan konsep ekonomi biru pada tahun 2012. Program industrialisasi kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.  Ada tujuh hal yang ingin dicapai dalam industrialisasi perikanan yaitu peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri perikanan, berbasis komoditas, wilayah dan sistem manajemen, berkelanjutan serta transformasi sosial.   

     

            Konsep industrialisasi perikanan sebenarnya akan memberi manfaat yang tepat bila sasaran jelas dan programnya memiliki fokus serta berkelanjutan. Salah satu masalah dalam pengembangan sektor perikanan di Papua Barat adalah minimnya daerah pemasaran, terutama karena nelayan tidak memiliki posisi tawar-menawar harga yang seimbang dengan pedagang besar ikan. Musim cuaca yang berubah-ubah turut berdampak pada turunnya produksi ikan pada perikanan tangkap. Pemerintah daerah seharusnya juga lebih giat dalam mendorong pengembangan perikanan budidaya khususnya budidaya ikan laut. Nasib nelayan perlu mendapat perhatian, tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan alat tangkap ikan saja, namun juga dalam hal penyediaan daerah pemasaran ikan. Meningkatnya produksi perikanan tidak serta merta berdampak pada kesejahteraan nelayan. Nilai tambah yang lebih tinggi adalah produk perikanan hasil olahan industri karena selain dapat memenuhi kebutuhan domestik di Papua Barat, juga akan memberi sumbangan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui ekspor. Jauh lebih tinggi nilai ekspor produk pertanian hasil olahan industri daripada komoditas perikanan mentah.

            Konsep ekonomi biru dirasa tepat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis subsektor perikanan di Papua Barat bila pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait serius dalam mengembangkannya. Fokus dalam konsep ini bukan pada hasil yaitu peningkatan produksi subsektor pertanian setiap tahun tetapi pada bagaimana mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah dengan program yang bersinergi, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Industrialisasi perikanan perlu tanpa harus mengeksploitasi ekosistem laut secara berlebihan. Utamanya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan terutama di daerah pesisir pantai. Pemerintah daerah perlu menyusun suatu masterplan ekonomi biru yang terarah dan berorientasi pada peningkatan subsektor perikanan sebagai penggerak perekonomian. Sektor perikanan khususnya perikanan budidaya tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah karena sebagian besar rumah tangga perikanan memiliki skala usaha menengah ke bawah. Konsep ekonomi biru perlu diterapkan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pengusaha, investor dan pihak terkait lainnya demi masa depan subsektor perikanan di Papua Barat yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Diharapkan perikanan akan mampu menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian wilayah dan memberi dampak terhadap sektor lain dalam perekonomian melalui proses industrialisasi perikanan.