Resensi Buku : Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

IDENTITAS BUKU

Judul Buku      :  Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan
Penulis             :  Indra Maipita

Editor              :  Fitrawaty, S.E., M.Si.
Penerbit           :  UPP STIM YKPN

Tahun Terbit    :  2014
Cetakan           :  Edisi I, Yogyakarta Maret 2014
Tebal               :  xv + 262 Halaman
ISBN               :  978-979-3532-90-5

Kategori Buku            :  Ekonomi

ULASAN BUKU

            Kemiskinan adalah isu yang tidak pernah habis untuk dibahas dikarenakan kemiskinan adalah sebuah fenomena dan realitas yang terjadi di sekitar kita. Banyak buku yang gencar membahas isu kemiskinan sebagai topik utama. Tak terkecuali buku yang berjudul “Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan”. Meski konteks kemiskinan tergolong kompleks, namun buku ini mampu menyita perhatian siapa pun yang membacanya karena disusun secara sistematik, mulai dari konsep kemiskinan hingga membahas berbagai kebijakan untuk memerangi kemiskinan. Pembaca tidak digiring dengan konsep dan definisi kemiskinan yang rumit, namun berorientasi pada pengetahuan umum seputar kemiskinan. Buku ini menjabarkan jenis-jenis kemiskinan ditinjau dari berbagai perspektif sehingga akan membuka wawasan dan pengetahuan bagi siapa pun yang membaca, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi. Secara keseluruhan buku termasuk lengkap, mulai dari konsep dan pengertian, penetapan garis kemiskinan dan jenisnya, penyebab dan dampak kemiskinan, perangkap kemiskinan, cara mengukur, hunbungan pembangunan ekonomi terhadap kemiskinan dan ketimpangan distribusi, serta kapan suatu pertumbuhan ekonomi disebut pro-poor.

Buku diawali dengan Bab I Pendahuluan yang menggiring pembaca pada polemik seputar kemiskinan, pertanyaan atau isu-isu penting terkait kemiskinan serta penjelasan per bab yang berisi ringkasan materi yang ditulis dalam bab-bab tersebut. Buku ini ditulis dalam 10 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga pembaca disarankan untuk membaca keseluruhan bab agar memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kemiskinan. Rumus atau formula yang disajikan bertujuan untuk membuktikan konsep dan teori yang dijabarkan.

 
            Ide dasar dari buku ini berasal dari hasil-hasil penelitian Strategis Nasional (STRANAS) yang telah dimenangkan oleh sang penulis semenjak tahun 2009 hingga tahun 2013 dari DP2M Dikti. Penulis adalah dosen pada Universitas Negeri Medan dan mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana. Beberapa kali penulis menjadi dosen berprestasi dan dosen sebagai peneliti terbaik di universitas tersebut, yang berarti bahwa penulis telah teruji kompetensinya dari segi penguasaan teori dan terapannya. Selain itu, penulis juga  menjadi anggota masyarakat bidang ilmu, seperti Royal Economics Society-RES, pernah menjadi Short Term Consultant di Bank Dunia cabang Jakarta dan menulis di beberapa jurnal dan surat kabar serta mengelola beberapa jurnal. Pengalaman mengajar penulis sekaligus keaktifannya dalam melakukan berbagai penelitian seperti penelitian Strategi nasional (Stranas) rupanya sangat membantu dalam menjabarkan contoh-contoh kasus dan pola kemiskinan yang terjadi serta cara optimal untuk mengatasinya.

Meski buku ini menggunakan istilah-istilah ilmiah, namun penulis mampu menjabarkannya dengan kata-kata menarik, lugas dan jelas. Buku ini memiliki bahasa yang bersifat koheren, efektif dan sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Bahkan tata bahasa dalam buku tidak terkesan kaku atau formal karena penulis menyusunnya dengan paragraf demi paragraf. Setiap topik terkait kemiskinan disusun per bab sehingga tidak akan membingungkan serta dilengkapi gambar dan tabel yang sangat mendukung materi setiap bab. Data-data yang disajikan menggunakan grafik yang saya rasa tepat penggunaannya dan informatif. Selain itu, berbagai metode kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan ditulis dengan detail dan mutakhir (update) sekaligus dengan berbagai kajian pengurangan kemiskinan. Buku ini wajib dibaca sebagai referensi bagi mahasiswa tingkat sarjana (semester akhir) yang mendalami tentang kemiskinan, mahasiswa pascasarjana, seseorang yang tertarik dalam ilmu ekonomi maupun orang-orang yang berkecimpung dalam pemerintahan, termasuk decision maker atau pengambil kebijakan bidang kemiskinan.

           

            Fitrawaty yang menjadi editor buku ini sepertinya sangat memahami esensi yang ingin disampaikan oleh penulis sehingga hasil editing materi tergolong rapi dan menggunakan bahasa baku yang fleksibel dengan tidak menghilangkan “istilah-istilah keilmuan”. Penulis juga menyertakan teori kemiskinan dari berbagai pakar dan studi pustaka. Dari sisi cover buku dirasa menarik meski tidak berwarna-warni dan memiliki gambar. Untuk lay out tergolong sederhana, rapi, dan terdapat spasi untuk memisahkan narasi dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Secara umum, tampilan buku cukup menarik.

            Hal yang paling menarik tentang konten dalam buku ini adalah keragaman sumber pustaka yang saling melengkapi dalam memperkuat teori dan konsep terkait kemiskinan. Semua teori yang termuat dalam buku-buku yang dijadikan sumber referensi oleh penulis memiliki sinergi dalam membangun pengertian lebih mendalam mengenai berbagai metode dalam mengukur kemiskinan dan distribusi pendapatan. Pada hakekatnya, teori-teori yang dimuat dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan skripsi maupun tesis. Buku ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber kajian oleh peneliti, pengamat dan pemerhati kemiskinan. Menariknya lagi, penulis menampilkan simulasi kebijakan fiskal untuk mengukur sejauh mana dampak kebijakan tersebut terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan yang merupakan suatu kajian empiris yang dilakukan oleh penulis. Hasil kajian ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja makro ekonomi yang bermuara pada penurunan kemiskinan.  

            Keunggulan utama buku ini terletak pada bahasa dan detail yang disusun cermat dan rapi. Topik kemiskinan yang “rumit” disuguhkan dengan komposisi kata-kata yang relatif dapat dimengerti dan terkesan jauh dari kompleksitas yang biasanya ditemukan pada buku-buku sejenis yang membahas kemiskinan. Nilai tambah buku ini tercermin juga dari sistematika penulisan yang memenuhi prinsip-prinsip keilmuan yang bersifat ilmiah. Kolaborasi yang apik antara penulis dan editor membuat eksistensi buku ini tetap terjaga dari bab awal hingga bab akhir. Sepertinya baik penulis maupun editor menyadari pentingnya menggugah minat baca bagi siapa pun sejak pertama kali membaca judul dan bab pendahuluan.

            Meskipun buku ini memiliki sejumlah keunggulan, namun terdapat juga sedikit kekurangan. Kekurangan dalam buku ini adalah beberapa bab memuat narasi yang cukup panjang, seharusnya dapat dipisah menjadi beberapa paragraf agar memberi keleluasaan bagi pembaca untuk menelaah kalimat demi kalimat. Sebagai contoh pada Bab 10 “Kebijakan Fiskal : Dampaknya Terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan” memiliki beberapa uraian yang disusun dalam satu paragraf sehingga hal tersebut akan membosankan pembaca, khususnya yang masih awam dengan “kemiskinan”. Selain itu grafik-grafik yang tersaji tidak berwarna dan cenderung monoton. Monoton dikarenakan grafik-grafik tersebut terbatas pada jenisnya. Pemberian warna perlu dilakukan agar pembaca tidak bosan atau kurang berminat untuk meneruskan bacaannya, mengingat istilah-istilah terkait topik kemiskinan sudah cukup “berat”.

            Kesimpulannya, buku ini dapat menjadi bacaan wajib yang tidak seharusnya dilewatkan begitu saja oleh mahasiswa yang menyusun skripsi tentang topik kemiskinan, mahasiswa pascasarjana yang melakukan penelitian terkait kemiskinan, dan seseorang yang ingin memperdalam ilmu dan pengetahuan tentang kemiskinan. Konsep dan definisi disajikan secara komprehensif sehingga akan membuka cakrawala berpikir khususnya bagi orang-orang yang awam akan pengertian sejati dari “kemiskinan” dipandang dari sisi teori serta beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengurangi kemiskinan. Penulis buku memiliki segudang pengalaman dalam penelitian sehingga mampu menuangkan setiap ide dan gagasan dengan terstruktur, jelas dan informatif. Buku ini terutama sangat penting untuk membantu seluruh pemangku kepentingan untuk lebih memahami, mendiagnosis dan memberikan solusi untuk mengurangi kemiskinan.

Potret Sektor Transportasi Wilayah Timur Indonesia

          Wilayah Timur Indonesia mencakup Maluku dan Papua yang meliputi 4 provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sebagian besar wilayah tersebut dapat dijangkau melalui transportasi darat, laut dan udara, namun tidak semuanya memiliki rute reguler. Lebih ekstrimnya, Provinsi Papua misalnya, wilayahnya lebih banyak yang sulit dijangkau kecuali melalui transportasi udara. Hal ini merupakan kendala terbesar yang berdampak pada aksessibilitas wilayah, yang selanjutnya mempengaruhi distribusi barang dan jasa. Komoditas yang dipasok dari luar wilayah timur rentan dengan sensivitas harga, tergantung pada arus transportasi yang membawa komoditas tersebut. Kecepatan kenaikan harga barang dan jasa atau dikenal dengan istilah “inflasi” termasuk cukup tinggi. Namun problem terbesar bukan hanya pada faktor harga saja, tetapi juga pada ketersediaan komoditas untuk memenuhi kebutuhan domestik di wilayah timur.

            Sektor transportasi menghubungkan daerah-daerah yang berada dalam satu wilayah dan dari luar wilayah. Sektor ini terdiri dari transportasi darat (bus antar kota, kereta, minibus), transportasi laut (kapal, perahu, atau jonson), dan transportasi udara (pesawat). Papua Barat, contohnya hanya dalam wilayah yang terjangkau oleh transportasi darat sedangkan untuk hubungan ke luar hanya menggunakan pesawat dan kapal laut. Serupa dengan Maluku dan Maluku Utara yang berupa kepulauan, bahkan provinsi ini tidak dapat menggunakan transportasi darat untuk lintas antar wilayah. Provinsi Papua sendiri dominan menggunakan pesawat udara. Masing-masing provinsi telah dilengkapi dengan infrastuktur pendukung transportasi, yaitu pelabuhan yang dikelola PT Pelindo, bandar udara dengan standar sesuai peraturan keselamatan nasional, dan armada yang dioperasikan oleh swasta maupun perorangan.

            Kemajuan sektor transportasi di wilayah timur Indonesia tergolong lebih lambat dibandingkan wilayah barat dan tengah. Meski telah dilengkapi oleh infrastuktur dasar, yaitu jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, terminal, namun keadaan geografis wilayah cukup menghambat pembangunan sarana dan prasarana fisik. Di Papua Barat, sebagai contohnya hanya memiliki tiga pelabuhan besar yang dikelola oleh Pelindo, enam pelabuhan perintis khusus untuk ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), dan enam bandar udara. Wilayah Papua Barat sebenarnya terdiri dari 12 kabupaten dan satu kota (data tahun 2015) sehingga untuk empat kabupaten pemekaran baru (Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan) masih mengandalkan infrastruktur pendukung transportasi yang minim dan armada terbatas. Bandingkan dengan wilayah barat dan tengah yang rata-rata telah mampu menjangkau wilayah-wilayah dengan berbagai pilihan transportasi baik dari jalur darat, laut maupun udara, meski masih terdapat wilayah yang hanya diakses satu jenis transportasi saja.

            Sektor transportasi memegang peranan penting dalam arus distribusi barang dan jasa. Adanya rute reguler dan armada transportasi yang memadai menyebabkan pasokan barang dan jasa yang ke luar masuk wilayah tersebut akan lancar. Selain itu, biaya pengangkutan memiliki pengaruh besar dalam penentuan harga barang dan jasa karena komponen biaya ini dapat menaikkan maupun menurunkan harga. Dengan demikian, bila biaya pengangkutan dibebankan pada konsumen maka harga komoditas akan meningkat. Kebutuhan domestik akan komoditas yang tidak diproduksi di wilayah tersebut juga dapat memicu tingginya permintaan.

            Program tol laut yang diluncurkan oleh Presiden RI, Jokowi pada akhir tahun 2015 boleh jadi membawa angin segar terutama untuk wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua dan Papua Barat yang memiliki harga komoditas yang cukup tinggi se-Indonesia. Dengan adanya tol laut yang berupa pembangunan pelabuhan yang dikenal dengan istilah deep sea port menghubungkan pulau-pulau di Indonesia diharapkan kesenjangan harga dapat diminimalisir dan tingkat inflasi terkendali. Dengan adanya deep sea port ini, maka akan ada kapal besar yang setiap hari keluar-masuk sehingga harga komoditas di semua pulau menjadi sama. Program tol laut diklaim mampu memangkas disparitas harga dari daerah produksi dengan daerah terpencil di Indonesia hingga 30 persen. 

            Pembangunan tol laut ini diharapkan memicu stimulus positif terhadap peningkatan sektor transportasi ke arah lebih baik. Kinerja pertumbuhan sektor transportasi di Papua dan Papua Barat juga berpeluang besar untuk tumbuh. Jumlah permintaan konsumen untuk sektor transportasi di Pulau Papua menunjukkan lonjakan yang signifikan, terutama transportasi laut dan udara. Hal ini terutama ditunjukkan oleh kenaikan jumlah penumpang dan frekuensi penerbangan atau pelayaran. Provinsi Papua contohnya, pada tahun 2014 jumlah penumpang kapal yang berangkat dari pelabuhan mencapai 333.929 orang, naik sekitar 67,15 persen dibandingkan tahun 2013 (199.774 orang). Demikian juga dengan frekuensi pelayaran juga meningkat tajam dari 475 kunjungan di tahun 2013 menjadi 654 kunjungan di tahun 2014 atau naik sekitar 37,68 persen. Meski kinerja pertumbuhan sektor transportasi Provinsi Papua selama dua tahun terakhir berkisar 8 - 11 persen dan kontribusinya terhadap perekonomian regional selama 2010-2014 hanya sekitar 3 – 6 persen. Namun mengingat kebutuhan penduduk di Pulau Papua yang tinggi akan sektor transportasi, maka sektor ini berpeluang tumbuh positif bila disertai peningkatan pelayanan dan perbaikan infrastruktur pendukung transportasi yang kontinu.

 (Catatan Kaki, Sorong, Februari 2016)

Kemiskinan Papua Barat : Antara Angka dan Realitas

             Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan seseorang atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan papan yang layak. Kemiskinan secara harafiah berarti kondisi dimana seorang tidak mampu menghidupi dirinya maupun keluarganya untuk memperoleh pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Sarasutha dan Noor dalam Supadi dan Achmad Rozany (2008 : 3 – 4) “kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan atas tiga pengertian, yaitu kemiskinan subyektif, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sedangkan kemiskinan berdasarkan konsep BPS adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut BPS (2008), berbagai masalah kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat terminologi, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Pertanyaan mendasar sesungguhnya, apakah tingkat kemiskinan yang menunjukkan trend penurunan ditunjukkan melalui persentase penduduk miskin yang terus menurun telah sesuai dengan realitas yang terjadi?

            Papua Barat merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia (provinsi ke-32) yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, sama halnya dengan Provinsi Papua. Namun justru provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan, persentase jumlah penduduk miskin dan distribusi pendapatan yang cukup timpang selama lima tahun terakhir setelah Provinsi Papua. Hal ini dinilai wajar oleh beberapa pihak karena beberapa alasan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dasar yang menghubungkan provinsi ini dengan wilayah lain di Indonesia. Meski wilayah di Papua Barat cukup terpencil, namun transportasi antar daerah masih tergolong cukup lancar dibandingkan Provinsi Papua. Tingkat pertumbuhan ekonomi Papua Barat selama tahun 2010-2014 juga tumbuh positif meski fluktuatif. Pengaruh keberadaan migas yang cukup signifikan hampir identik dengan Provinsi Papua yang sangat bergantung sepenuhnya pada kecepatan dan arah pertumbuhan sektor migas. Hakekatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang membaik. Namun kondisi riilnya, pendapatan per kapita yang merupakan turunan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan gambaran kesejahteraan penduduk tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Apakah hal ini berarti bahwa angka kedua indikator ini saling bertentangan?Atau salah satu indikator memiliki keakuratan angka yang meragukan?

 

            Selama tahun 2007-2010, persentase penduduk miskin Papua Barat mengalami penurunan, sedangkan secara absolut jumlah penduduk miskin relatif turun. Namun untuk periode 2011-2015, tingkat kemiskinan dalam setahun dipantau sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan  Maret dan September. Dalam dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Pada bulan Maret 2013 persentase penduduk miskin Papua Barat sebesar 26,67 persen, selanjutnya pada bulan September 2015 persentasenya menurun sekitar 0,94 persen menjadi 25,73 persen. Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan penduduk sehingga mampu melewati garis kemiskinan yang digunakan sebagai ukuran standar menentukan kemiskinan. Namun perlu diperhatikan indeks kedalaman kemiskinan selama Maret 2011-2015 cenderung menurun dari 8,78 pada Maret 2011 menjadi 6,24 pada Maret 2015, berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk mulai mendekati garis kemiskinan. Bila mendekati garis kemiskinan maka penduduk akan berpeluang rentan kemiskinan. Dengan kata lain, jumlah penduduk Papua Barat yang menjadi miskin akan meningkat.   

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2014

            Ketimpangan pendapatan Papua Barat selama 2010-2014 tergolong dalam status ketimpangan rendah, namun terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan antar penduduk cukup timpang. Ketimpangan ini akan melahirkan “gap” pendapatan yang makin jauh antara penduduk kaya dan miskin. Secara statistik maupun realitas terdapat kesamaan, yaitu terlihat perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Sementara itu, meski terdapat kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin, banyak pihak menilai pada kenyataannya jumlah penduduk miskin justru bertambah. Ini merupakan paradoks pembangunan yang sulit terjawab bahkan oleh pakar ekonomi dan sosial budaya karena kemiskinan adalah indikator yang kompleks. Perlu adanya kajian mendalam untuk melihat hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan indikator makro yang terkait erat. Dengan demikian, kemiskinan tidak dipandang dari satu sisi saja.    

(Kota Sorong, Februari 2016)

Puisi Angin

Aku berdiri di tengah hamparan pasir putih
Sayup-sayup terdengar debur ombak yang resah
Melagukan ratapan akan kehidupan
Mendambakan sepercik asa harapan
Iramanya begitu pilu
Seakan-akan merobek hingga ke ulu

Aku terdiam membisu
Hendak kubawa kemana sejuta kelu
Langkahku tertahan angin kencang
Aku berjuang bertahan hingga pincang
Angin hanya tertawa mengejek penuh ironi  
Seakan aku hanya segenggam debu tak berarti

Angin terus menghempas
Memaksaku hingga tak bernapas
Angin tak berhenti menyapu keras
Membuatku berjuang untuk melangkah terus
Meski angin takkan berhenti memporak-porandakanku hingga berkeping-keping
Namun aku memilih takkan menyerah meski akhir tak berujung
Suatu hari angin akan kelelahan
Dan aku akan bangga mampu bertahan

Perekonomian Papua Barat : Menapak Harapan di Tahun 2016

            Perekonomian nasional di tahun 2015 bisa dikatakan mengalami kelesuan sebagai dampak dari melemahnya perekonomian global. Melemahnya perekonomian global sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan regional di Indonesia karena ekonomi Indonesia cukup rentan terhadap faktor eksternal.

            Pertumbuhan Indonesia pada tahun 2015 tumbuh 4,79 persen atau melambat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Indikator makro lain juga menunjukkan adanya dampak perlambatan ekonomi global, yaitu nilai tukar rupiah yang terus tergerus oleh dolar Amerika, tingkat pengangguran terbuka nasional pada Agustus 2014 sebesar 5,94 persen atau meningkat bila dibandingkan Februari 2014 sebesar 5,70 persen, kinerja ekspor nasional yang terus menurun sejak tahun 2012 dari sebesar 190,02 miliar US Dolar menjadi 175,98 miliar Dolar pada tahun 2014, posisi utang luar negeri Indonesia yang memiliki trend peningkatan sejak tahun 2010 serta indikator moneter lain. Rentannya ekonomi Indonesia juga turut mempengaruhi perekonomian regional, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang menguasai perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar lebih dari 50 persen. Khusus untuk wilayah regional timur yang mencakup Maluku dan Papua, perekonomian kedua region tersebut hanya menyumbang sekitar 0,5 persen terhadap perekonomian nasional bila diukur dari pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi ukuran untuk mencerminkan kondisi perekonomian makro. Dengan kata lain, gejolak ekonomi yang terjadi pada Maluku dan Papua hanya menciptakan guncangan yang tak mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya adalah akankah ada harapan untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2016?

            Provinsi Papua Barat merupakan sebuah provinsi di Pulau Papua yang dimekarkan dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Sejak tahun 2010, Papua Barat mengalami perkembangan pesat dalam pembangunan infrastuktur fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah ini yang cukup tertinggal bila dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Perekonomian Papua Barat terbilang cukup menjanjikan terlebih dengan keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, sama halnya seperti Provinsi Papua. Papua Barat memiliki aset SDA gas alam cair yang diolah oleh perusahaan raksasa BP (British Petroleum) sejak Juni 2009 di Kabupaten Teluk Bintuni. Keberadaan gas alam cair Tangguh serta merta berdampak terhadap perekonomian Papua Barat pada tahun 2010 yang tumbuh sangat tinggi, yaitu sebesar 46,56 persen (data BPS, PDRB tahun dasar 2010). Bahkan sektor migas menguasai lebih dari separuh dari penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama lima tahun terakhir, artinya perekonomian Papua Barat tergolong sangat rapuh dikarenakan guncangan eksternal yang negatif terhadap sektor migas akan menyebabkan perlambatan ekonomi daerah.

            Trend kecenderungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dapat diperkirakan dari pergerakan laju pertumbuhan sektor migas, yaitu lapangan usaha Pertambangan Migas dan Industri Pengolahan Migas. Jika kedua sub kategori tersebut mengalami pertumbuhan positif yang cukup tinggi maka dapat dipastikan laju pertumbuhan ekonomi daerah akan positif tinggi atau mengalami percepatan. Selama dua tahun terakhir (tahun 2014-2015), perekonomian Papua Barat mengalami perlambatan meskipun tumbuh positif searah dengan perlambatan ekonomi nasional. Hal ini diperkirakan karena faktor eksternal dari perlambatan ekonomi nasional akibat kelesuan ekonomi global yang dipicu dari perlambatan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Sebagai pengimpor terbesar komoditas Indonesia, dua negara tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian Indonesia. Bila sentimen pasar masih negatif dalam merespon setiap kebijakan pemerintah maka perlambatan ekonomi pada tahun 2016 tidak terelakkan. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi.

            Pertanyaannya, bagimana dengan kondisi perekonomian Papua Barat di tahun 2016?Tidak berbeda dengan nasional, Papua Barat juga sangat rentan terhadap faktor eksternal. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat tumbuh melambat sebesar 5,38 persen dibandingkan tahun 2013. Demikian juga pada tahun 2015 yang mengalami perlambatan ekonomi sebesar 4,10 persen. Kondisi perekonomian Papua Barat yang lesu terutama dipicu dari situasi perekonomian Indonesia selama tahun 2014-2015. Untuk tahun 2016, para pakar ekonomi memprediksi perekonomian nasional akan membaik. Hal ini ditandai dengan optimisme para pelaku ekonomi terhadap perekonomian Amerika dan Tiongkok yang menunjukkan sinyal positif. Ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh lebih baik pada tahun 2016 didasarkan pada mulai berjalannya program tol laut yang digagas pemerintahan Joko Widodo sehingga dengan adanya tol laut akan menurunkan biaya logistik terutama ke wilayah timur Indonesia. Papua Barat akan memperoleh stimulus positif dengan pembangunan tol laut tersebut. Distribusi barang akan lancar sehingga dengan sendirinya inflasi akan terkendali dan daya beli masyarakat meningkat.

            Perekonomian Papua Barat yang tergolong rentan terhadap kondisi ekonomi nasional perlu dibenahi. Sumber pertumbuhan ekonomi Papua Barat lebih banyak ditopang dari lapangan usaha Konstruksi, selain industri migas. Hal ini berarti bahwa naik turunnya ekonomi Papua Barat dipengaruhi dari pembangunan infrastruktur fisik dan membaiknya iklim investasi untuk sektor tersebut. Memasuki tahun 2016, pemerintah daerah di Papua Barat perlu membuat kebijakan progresif untuk mendorong tumbuhnya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang memproduksi barang dan jasa. Selain itu impor barang juga harus didukung oleh peningkatan sektor transportasi yang memadai karena sebagian besar barang yang beredar di Papua Barat sepenuhnya berasal dari luar wilayah seperti Surabaya, Manado dan Makassar. Adanya sinyalemen positif dari ekonomi nasional perlu direspon dengan tepat agar pertumbuhan ekonomi Papua Barat membaik di tahun 2016.

(Opini, Elfryanty, Februari 2016)